SudutBandung merangkum perkembangan polemik SDN 026 Bojongloa, Kota Bandung, yang membuat 945 siswa harus menjalani kegiatan belajar di sekolah lain. Pemerintah Kota Bandung memindahkan seluruh siswa ke SDN 148 Cibaduyut setelah persoalan sengketa lahan berkali-kali mengganggu kegiatan belajar. Pemindahan berlangsung bertahap sebelum pemerintah meresmikan pelaksanaannya pada Selasa, 8 September 2026.
Keputusan tersebut menjadi babak baru dari persoalan panjang yang sebelumnya bahkan membuat gerbang sekolah terkunci. Kini perhatian beralih kepada kondisi belajar ratusan siswa dan rencana pembangunan gedung pengganti yang pemerintah targetkan selesai akhir tahun.
945 Siswa Kini Belajar di Cibaduyut
SDN 148 Cibaduyut menjadi lokasi sementara bagi siswa SDN 026 Bojongloa. Pemindahan tidak berlangsung sekaligus karena sekolah lebih dulu menjalankan simulasi dengan beberapa kelas sejak akhir Agustus.
Setelah evaluasi, seluruh siswa akhirnya mengikuti kegiatan belajar di lokasi tersebut. SDN 148 memiliki sekitar 741 siswa dan 14 ruang kelas sehingga kedua sekolah harus berbagi fasilitas.
Sistem dua shift menjadi solusi sementara. Siswa SDN 148 memakai ruang kelas pada pagi hari, sedangkan siswa SDN 026 masuk sekitar pukul 13.00 WIB. Terdapat jeda sekitar satu jam untuk pergantian kegiatan sebelum sesi kedua berjalan.
Skema itu memungkinkan proses pendidikan tetap berlangsung meski lebih dari 1.600 siswa kini memanfaatkan gedung yang sama setiap hari. Kepala SDN 026 Bojongloa Agus Mohamad Fajari menyatakan pola tersebut sudah melalui masa percobaan sebelum seluruh kelas pindah.
Sengketa Lahan Sudah Berlangsung Lama
Persoalan bermula dari sengketa kepemilikan lahan sekolah di Jalan Cibaduyut. Pihak yang mengaku sebagai ahli waris menyatakan memiliki hak atas sebagian tanah yang selama ini dipakai SDN 026 Bojongloa.
Ketegangan mencapai titik serius pada 6 Agustus 2026 ketika gerbang sekolah digembok. Siswa yang sudah datang tidak bisa menjalankan pembelajaran normal sehingga sekolah memilih sistem pembelajaran jarak jauh pada hari tersebut.
Pihak sekolah menyebut insiden serupa bukan pertama kali terjadi. Penggembokan telah berlangsung beberapa kali sepanjang sengketa sehingga guru, orang tua, dan siswa menghadapi ketidakpastian mengenai keamanan proses pembelajaran.
Pemkot Bandung sendiri telah kalah dalam proses hukum hingga tahap Peninjauan Kembali terkait sengketa tersebut. Situasi itu mendorong pemerintah mencari lokasi baru agar pendidikan anak tidak terus bergantung pada perkembangan sengketa tanah.
Gedung Lama Belum Langsung Dikosongkan
Walaupun siswa telah berpindah, Pemkot Bandung belum langsung mengosongkan seluruh aset pada gedung lama. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut pemerintah masih menunggu proses hukum dan perintah eksekusi yang berkaitan dengan lahan tersebut.
Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan proses pendidikan tidak kembali terganggu. Relokasi menjadi langkah praktis agar persoalan hukum antara pemerintah dan pihak ahli waris tidak terus memengaruhi siswa.
Kebijakan ini juga memperlihatkan persoalan aset pemerintah dapat berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Sekolah bukan sekadar bangunan karena perubahan lokasi turut memengaruhi waktu belajar, perjalanan siswa, pekerjaan guru, hingga kegiatan keluarga.
Konselor Disiapkan untuk Siswa
Perubahan tempat dan jadwal belajar membuat Pemkot Bandung memberi perhatian pada kondisi psikologis siswa. Pemerintah menyiapkan konselor untuk membantu anak-anak menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.
Wali Kota Muhammad Farhan meminta proses transisi berlangsung tanpa membuat siswa merasa kehilangan sekolah. Pembelajaran tetap harus berjalan aman meskipun mereka sementara berbagi fasilitas dengan sekolah lain.
Pendampingan menjadi penting karena siswa sebelumnya mengalami beberapa peristiwa yang tidak biasa, termasuk penggembokan gerbang dan perubahan sistem pembelajaran. Anak-anak usia sekolah dasar membutuhkan rutinitas yang relatif stabil agar tetap dapat berkonsentrasi.
Pembangunan Sekolah Baru Mulai Berjalan
Di tengah relokasi, Pemkot Bandung menyiapkan gedung baru di kawasan Kompleks Cibaduyut Permai. Farhan menyatakan pembangunan mulai berjalan setelah Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG terbit.
Pemerintah menargetkan gedung tersebut selesai pada Desember 2026. Selain ruang kelas, fasilitas pendukung seperti sanitasi dan toilet siswa serta guru masuk perhatian agar sekolah baru tidak hanya menyelesaikan persoalan tempat, tetapi juga memberikan lingkungan belajar yang lebih baik.
Nilai proyek pembangunan sebelumnya tercatat sekitar Rp15,7 miliar. Namun rencana itu juga menghadapi tantangan lain setelah sebagian warga Cibaduyut Permai menyampaikan keberatan.
Warga Khawatir Macet dan Kebisingan
Sejumlah warga menilai keberadaan sekolah dengan hampir seribu siswa berpotensi menambah kepadatan lalu lintas serta kebisingan di lingkungan perumahan. Mereka juga mempersoalkan sosialisasi yang dinilai belum memadai sebelum proyek muncul.
Warga menegaskan keberatan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pendidikan. Kekhawatiran mereka lebih berkaitan dengan beban lingkungan karena kawasan itu sebelumnya sudah memiliki sejumlah fasilitas pendidikan.
Farhan menanggapi persoalan tersebut dengan menyatakan pemerintah akan berusaha meminimalkan dampak pembangunan dan aktivitas sekolah. Menurutnya, kekhawatiran mengenai debu, kemacetan, maupun kenyamanan warga perlu masuk dalam pengelolaan proyek.
Pendidikan Harus Jadi Prioritas
Relokasi 945 siswa menunjukkan bahwa sengketa aset publik dapat berkembang menjadi persoalan pendidikan ketika penyelesaiannya berlangsung terlalu lama. Dalam kondisi seperti ini, kepentingan siswa seharusnya tetap berada di posisi utama.
Sistem dua shift memang mampu menjaga pembelajaran berjalan, tetapi pola tersebut idealnya hanya menjadi solusi sementara. Jadwal siang dapat memengaruhi pola istirahat, kegiatan tambahan, hingga waktu siswa kembali ke rumah.
Karena itu, target penyelesaian gedung baru pada Desember menjadi penting. Pemkot juga perlu menjaga komunikasi dengan warga sekitar agar pembangunan tidak memunculkan konflik baru setelah sengketa di lokasi sebelumnya.
Bagi siswa SDN 026 Bojongloa, sekolah saat ini mungkin berada di alamat berbeda. Namun hak mereka untuk memperoleh pembelajaran yang aman dan stabil tidak boleh ikut berubah. Tantangan pemerintah berikutnya adalah memastikan relokasi benar-benar sementara dan gedung baru dapat beroperasi sesuai jadwal tanpa mengorbankan kenyamanan siswa maupun masyarakat sekitar.
